Dhylicious Dhy

IMPACT OF IFRS ADOPTION ON FINANCIAL STATEMENTS

1.1 Latar Belakang
Akhir-akhir ini IFRS menjadi hot issue bagi akuntansi, top manajemen perusahaan-perusahaan yang sudah Go Public dan para akademisi serta para auditor yang melakukan auditing terhadap laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan IFRS tersebut dalam pelaporan keuangannya.
Di Indonesia sendiri standar akuntansi yang berlaku dan berterima umum adalah PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Standar akuntansi yang ada di Indonesia saat ini belum mengadopsi penuh standar akuntansi international (IFRS). Standar akuntansi yang digunakan di Indonesia masih mengacu pada US GAAP (United Stated Generally Accepted Accounting Standard), namun dalam beberapa pasal sudah dilakukan harmonisasi terhadap IFRS.
Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan globalisasi menuntut adanya suatu standard akuntansi internasional yang dapat diterima dan dapat dipahami secara internasional, oleh karena itu muncullah suatu standard internasional yaitu IFRS. Dimana tujuan dari konvergensi ini adalah agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan hubungan baik dengan pelanggan, supplier, investor dan kreditor. Indonesia sebagai negara yang terus berkembang dan banyaknya transaksi internasional yang dilakukan mengharuskan Indonesia untuk melakukan konvergensi terhadap IFRS.
Adanya transaksi antar negara dan prinsip-prinsip akuntansi yang berbeda antar negara mengakibatkan munculnya kebutuhan akan standar akuntansi yang berlaku secara internasional. Oleh karena itu muncul organisasi yang bernama IASB atau International Accounting Standar Board yang mengeluarkan International Financial Report Standar (IFRS). IFRS kemudian dijadikan sebagai pedoman penyajian laporan keuangan di berbagai negara. Dengan dibuatnya satu standar akuntansi yang sama dan digunakan oleh seluruh negara akan semakin mendorong investor untuk masuk dalam pasar modal seluruh dunia, hal ini dikarenakan mutu dari laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kredibilitas tinggi, pengungkapan yang lebih luas, informasi keuangan yang relevan dan akurat serta dapat diperbandingkan dan satu lagi yang sangat penting adalah dapat berterima secara internasional dan mudah untuk dipahami.
Pengaruh Adopsi IFRS pada laporan keuangan perusahaan yaitu dengan mengadopsi IFRS, laporan keuangan yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Dampak IFRS terhadap laporan keuangan yaitu terdapat perbedaan pengukuran item-item dalam laporan keuangan dan rasio keuangan perusahaan. Misalnya, total aktiva dan nilai buku ekuitas akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi jika mengadopsi IFRS dan yang terakhir, dengan mengadopsi IFRS, manajemen laba akan semakin rendah, pengakuan kerugian akan semakin sering atau perusahaan lebih konservatis, dan memiliki nilai relevansi (value relevance) yang semakin tinggi.
Namun dalam prosesnya terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan konvergensi ke IFRS ini. Mulai dari perbedaan budaya tiap negara, perbedaaan sistem pemerintahan, perbedaan kepentingan antara perusahaan serta tingginya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan prinsip akuntansi.

1.2 Rumusan Masalah
Konvergensi PSAK ke IFRS di Indonesia sendiri akan berlaku efektif dan full adoption pada tahun 2012 dan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Merpati Nusantara Airlines mengimplementasikan standar akuntansi internasional pada laporan keuangannya?
2. Dari beberapa konsep aplikasi standar akuntansi internasional, manakah yang mereka gunakan dalam pelaporan keuangannya? Mengapa mereka memilih konsep tersebut?
3. Manfaat dan hambatan apa yang diperoleh dan dihadapi Merpati Nusantara Airlines dalam proses adopsi IFRS?

1.3 Batasan Masalah
Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan dengan mengambil obyek penelitian Merpati Nusantara Airlines dan pembahasan penelitian dibatasi pada tahun 2007.

1.4 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk memahami motif, tujuan, dan ekspektasi Merpati Nusantara Airlines menyajikan laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi internasional.
2. Untuk memahami konsep standar akuntansi internasional yang dipilih Merpati Nusantara Airlines dalam menyajikan laporan keuangannya serta untuk mengetahui alasan pemilihan konsep tersebut.
3. Untuk memahami penerapan standar akuntansi internasional pada sebuah perusahaan.
4. Untuk memahami manfaat adopsi IFRS pada sebuah perusahaan dan memahami hambatan dalam proses adopsi IFRS serta cara mengatasi hambatan tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:
1. Bagi akademisi, penelitian ini memberikan inspirasi dan wawasan dalam menyusun skripsi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga memberikan gambaran yang sesungguhnya tentang penerapan IFRS dalam sebuah perusahaan dalam kaitannya untuk pelaporan keuangan.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana sebuah perusahaan mengaplikasikan standar akuntansi internasional dalam penyajian laporan keuangannya. Selain itu hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai studi bagaimana mengaplikasikan IFRS secara benar dalam penyajian laporan keuangan.
3. Bagi pemegang saham, investor, calon investor, dan masyarakat umum. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui perbedaan penyajian keuangan Merpati Nusantara Airlines dengan maskapai-maskapai lain yang nantinya dapat digunakan untuk membuat keputusan investasi.



2.1. IFRS
IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar akuntansi ini disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC).
IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standar Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC). International Accounting Standar Board (IASB) yang dahulu bernama International Accounting Standar Committee (IASC), merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan (Choi et al., 1999).
Natawidnyana (2008) menyatakan bahwa sebagian besar standar yang menjadi bagian dari IFRS sebelumnya merupakan International Accounting Standars (IAS). IAS diterbitkan antara tahun 1973 sampai dengan 2001 oleh IASC. Pada bulan April 2001, IASB mengadopsi seluruh IAS dan melanjutkan pengembangan standar yang dilakukan. International Financial Reporting Standars mencakup:

1. International Financial Reporting Standard (IFRS) – standar yang diterbitkan setelah tahun 2001.
2. International Accounting Standard (IAS) – standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001.
3. Interpretations yang diterbitkan oleh International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) – setelah tahun 2001.
4. Interpretations yang diterbitkan oleh Standing Interpretations Committe (SIC) – sebelum tahun 2001.

Secara garis besar standar akuntansi mengatur 4 hal pokok:

1. Definisi laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan: Definisi digunakan dalam standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan dan biaya.
2. Pengukuran dan penilaian: Pengukuran dan penilaian digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan.
3. Pengakuan: Kriteria ini digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan.
4. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan: Peyajian dan pengungkapan laporan keuangan digunakan menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tingkat pengadopsian IFRS dapat dibedakan menjadi 5 tingkat:

1. Full Adoption: Suatu negara mengadopsi seluruh produk IFRS dan menerjemahkan IFRS word by word ke dalam bahasa yang negara tersebut gunakan.
2. Adopted: Mengadopsi seluruh IFRS namun disesuaikan dengan kondisi di negara tersebut.
3. Piecemeal: Suatu negara hanya mengadopsi sebagian besar nomor IFRS yaitu nomor standar tertentu dan memilih paragraf tertentu saja.
4. Referenced: Sebagai referensi, standar yang diterapkan hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar.
5. Not adopted at all: Suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS.

2.2 Konvergensi IFRS di Indonesia
Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia

1. Tahun 1973 – 1984: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) membentuk komite untuk menetapkan standar-standar akuntansi, yang kemudian dikenal dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI).
2. Tahun 1984 – 1994: komite PAI melakukan revisi mendasar PAI 1973 dan kemudian menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia PAI 1994. Menjelang akhir tahun 1994 Komite Standar Akuntansi memulai suatu revisi besar atas prinsip – prinsip akuntansi Indonesia dengan mengumumkan pernyataan – pernyataan standar akutansi tambahan dan menerbitkan interpretasi atas standar tersebut. Revisi ini menghasilkan 35 peryataan standar akuntansi keuangan, yang sebagian besar adalah hasil harmonisasi dengan IAS yang dikeluarkan oleh IASB.
3. Tahun 1994 – 2004: perubahan patokan standar keuangan dari US GAAP ke IFRS. Hal ini telah menjadi kebijakan Komite Standar Akuntansi Keuangan untuk menggunakan International Accounting Standards sebagai dasar membangun standar keuangan Indonesia. Pada tahun 1995, IAI melakukan revisi besar untuk menerapkan standar – standar akuntansi baru, IAS mendominasi isi dari standar ini selain US GAAP dan dibuat sendiri.
4. Tahun 2006 – 2008: dilakukan konvergensi IFRS tahap 1. Sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2010, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terus direvisi secara berkesinambungan, proses revisi ini dilakukan sebanyak enam kali, yakni 1 Oktober 1995, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 Juni 2006, 1 September 2007 dan 1 Juli 2009. Sampai dengan 2008 jumlah IFRS yang diadopsi baru 10 standar.

Roadmap konvergensi IFRS di Indonesia
IFRS / IAS yang sudah diadopsi hingga saat ini:
IFRS / IAS yang telah diadopsi ke dalam PASK hingga
31 Desember 2008
IAS 2 Inventories
IAS 10 Events after balance sheet date
IAS 11 Construction contracts
IAS 16 Property, plant and equipment
IAS 17 Leases
IAS 18 Revenues
IAS 19 Employee benefits
IAS 23 Borrowing costs
IAS 32 Financial instruments: presentation
IAS 39 Financial instruments: recognation and measurement
IAS 40 Investment propert

IFRS / IAS yang telah diadopsi ke dalam PASK pada tahun 2009
IFRS 2 Shared-based payment
IFRS 4 Insurance contracts
IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations
IFRS 6 Exploration for and evaluation of mineral resources
IFRS 7 Financial instruments: disclosure
IAS 1 Presentation of financial statements
IAS 27 Consolidated and separate financial statements
IAS 28 Investments in associates
IFRS 3 Business combination
IFRS 8 Segment reporting
IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
IAS 12 Income taxes
IAS 21 The effects of charges in foreign changes rates
IAS 26 Accounting and reporting by retirement benefit plans
IAS 31 Interests in joint ventures
IAS 36 Impairment of assets
IAS 37 Provisions , contigent liabilities and contigent assets
IAS 38 Intangible assets

IFRS / IAS yang telah diadopsi ke dalam PASK pada tahun 2010
IAS 7 Cash flow statements
IAS 20 Accounting for goverment grants and dislosure of goverment assistance
IAS 24 Related party disclosure
IAS 29 Financial reporting in hyperinflationary economics
IAS 33 Earning per share
IAS 34 Interim financial reporting
IAS 41 Agriculture


2.3 Tujuan IFRS
Menurut Immanuella (2009) tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keungan intern perusahaan untuk periode-periode yang dimaksukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang terdiri dari:

1. Transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan.
2. Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS.
3. Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna.

2.4 Manfaat IFRS
Sedangkan manfaat dari adanya suatu standar global:

1. Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti. Stadard pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi lokal.
2. Investor dapat membuat keputusan yang lebih baik.
3. Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi.
4. Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tertinggi.

Hamonisasi telah berjalan cepat dan efektif, terlihat bahwa sejumlahbesar perusahaan secara sukarela mengadopsi standar pelaporan keuangan Internasional (IFRS). Banyak negara yang telah mengadopsi IFRS secara keseluruhan dan menggunakan IFRS sebagai dasar standar nasional. Hal ini dilakukan untuk menjawab permintaan investor institusional dan pengguna laporan keuangan lainnya.



4.1 Deskripsi objek penelitian
Bermodal Rp10 juta dan enam pesawat, Merpati Nusantara Airlines memulai usahanya sebagai jembatan udara yang menghubungkan tempat-tempat terpencil di Kalimantan. Sejak berdiri, tanggal 6 September 1962, sampai sekarang, Merpati mengalami pasang surut. “Jembatan Udara Nusantara”. yang sarat misi ini memang seringkali dihimpit masalah.
Merpati “lahir” berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.19 tahun 1962 yang menetapkan pendirian perusahaan negara perhubungan udara daerah dan penerbangan serbaguna Merpati Nusantara, yang disebut juga PN Merpati Nusantara. Perusahaan milik negara ini memiliki lapangan usaha, meliputi penyelenggaraan perhubungan udara di daerah-daerah dan penerbangan serbaguna serta memajukan segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan udara dalam arti kata yang seluas-luasnya. Maksud dan tujuannya adalah dalam rangka turut membangun perekonomian nasional di sektor perhubungan udara dengan mengutamakan kepentingan rakyat.
Awal November 1958, Perdana Menteri Indonesia Ir. H. Djuanda secara resmi membuka "Jembatan Udara Kalimantan," yang menghubungkan daerah-daerah terpencil di Kalimantan, dimana moda transportasi lain sangat sulit dipergunakan. Tugas yang dipercayakan kepada Angkatan Udara Republik Indonesia untuk mengembangkan Jembatan Udara itu, berhasil mencapai kemajuan dalam sejarah perkembangan perusahaan angkutan udara nasional. Sebagai perkembangan yang berikut, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1962, maka pada tanggal 6 September 1962, ditetapkan pendirian Perusahaan Negara Merpati Nusantara yang bertugas menyelenggarakan perhubungan udara di daerah-daerah dan penerbangan serba guna serta memajukan segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan udara dalam arti kata yang seluas-luasnya.
Aset pertama perusahaan terdiri dari : 4 pesawat De Havilland Otter DHC-3, dan 2 Dakota DC-3 milik AURI. Tugas operasinya yang pertama ialah menghubungkan Jakarta dengan Banjarmasin, Pangkalanbun, dan Sampit, serta Jakarta-Pontianak.
Tahun 1963, ketika Irian Barat pindah dari tangan Belanda ke Pemerintah Indonesia, NV De Kroonduif, yaitu Perusahaan Penerbangan Belanda di Irian Barat diserahkan kepada GIA, termasuk 6 pesawat yang terdiri dari 3 Dakota DC-3, 2 Twin Pioneer dan 1 Beaver. Karena Garuda memusatkan perhatiannya pada pengembangan usahanya sebagai flag carrier, diberikannya semua konsesi penerbangan di Irian Barat dan fasilitas teknisnya kepada Merpati. Tahun 1963 Merpati memperluas jaringan operasinya dengan menghubungkan Jakarta-Semarang, Jakarta-Tanjung Karang, dan Palangkaraya-Balikpapan, dan membuka juga rute-rute baru di Irian Barat.
Tahun 1964, Merpati menerima penyerahan seluruh hak konsesi dan operasi, serta kepemilikan sejumlah pesawat bekas maskapai Belanda NV de Kroonduif dari Garuda. Pengalihan ini dilakukan, dengan alasan Garuda sedang mengembangkan kegiatan untuk menjadi flag carrier nasional dan internasional. Pesawat hibah itu adalah tiga Dakota DC-3, dua Twin Otter dan satu Beaver. Dengan armada 12 pesawat, Merpati mulai tumbuh. Penerbangannya mulai merambah Papua (Irian Jaya), Sumatera, dan Nusa Tenggara Barat.
Pada tahun 1966 armada Merpati diperkuat dengna 3 Dornier DO-28 dan 6 Pilatus Porter PC-6, sehingga armadanya berjumlah 15 pesawat yang beroperasi secara efektif didukung oleh 600 karyawan. Daerah operasi pun diperluas sehingga meliputi Jawa, Kalimantan, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Irian Jaya.
Tahun 1969 Merpati dibagi dalam 2 daerah operasi, yakni Operasi MIB (Merpati Irian Barat) dan MOB (Merpati Operasi Barat), yang mencakup Jawa, Kalimantan, Surabaya, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Pembagian ke dalam daerah-daerah itu bertujuan untuk memajukan operasi, administrasi, dan pengawasan. Sejalan dengan perkembangan dalam kegiatan dan fungsinya, Merpati kemudian mengubah namanya menjadi Merpati Nusantara Airlines, dan sejak itu MNA terkenal di kalangan masyarakat.
Untuk membantu pemerintah melangsungkan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahu 1969 sampai di daerah-daerah tepencil yang sulit dicapai dengan moda transportasi lain, khususnya di Irian Jaya, Merpati secara aktif berpartisipasi dengan mengantarkan segala material dan personel pemilu dengan pesawatnya.
Di tahun 1970 Merpati sudah mampu mengembangkan operasinya dengan menerbangi rute-rute jarak pendek (feeder line operation), khususnya sejak pesawat HS-748 bergabung dengan armadanya. Perluasan operasi itu dapat berhasil berkat penerapan program yang tepat, dan adanya perkembangan organisasi serta manajemen yang tangguh.
Pada tahun 1974 'Penerbangan Perintis" yang disubsidi pemerintah secara resmi diserahkan kepada Merpati untuk mendukung sektor transportasi, khususnya sub sektor transportasi udara yang mempunyai peran penting dalam mempertahankan kemajuan nasional.
Tujuan penerbangan perintis ialah :

1. Membuka isolasi ke daerah-daerah yang terpencil dan juga menghubungkan kota-kota yang sulit dicapai dengan moda transporatsi lain
2. Melancarkan kegiatan administrasi.
3. Membantu mewujudkan wawasan Nusantara dibidang politik, ekonomi, budaya dan sosial.

Menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (persero)
Dengan suksesnya perluasan jaringan transportasi udara, Merpati membuktikan prestasinya dalam memberikan dampak positif kepada perkembangan nasional. Berkat prestasi itu, pemerintah menaruh kepercayaan kepada Merpati, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.70 tahun 1971, status Merpati dialihkan dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Persero, yakni PT. Merpati Nusantara Airlines, sehingga memberi kesempatan yang lebih baik kepada Merpati untuk menerapkan program-programnya.
Dalam rangka mendukung pengoperasian armadanya, Merpati membangun berbagai fasilitas di banyak daerah seperti fasilitas Perawatan Pesawat / Hanggar di Ujungpandang dan Manado serta sistem komunikasi SSB. Tahun 1975-1977, Merpati melancarkan operasi berskala lebih besar dengan mengambil bagian dalam Penerbangan Haji dan Penerbangan Transmigrasi. Pada tahun 1976, Merpati membantu pengembangan pariwisata, dengan melakukan Penerbangan Borongan Internasional (Charter Flight), misalnya Manila-Denpasar VV dengan memakai pesawat BAC-111. Juga Los Angeles-Denpasar VV dengan memakai Boeing 707, kedua rute tersebut dihentikan tahun 1978.

Peraturan Pemerintah (PP) No.30/1978
Menyadari betapa pentingnya peran sektor transportasi dalam melaksanakan program perkembangna yang akan datang. Pemerintah memutuskan untuk memindahkan Penguasaan Modal Negara Republik Indonesia dalam PT. Merpati Nusantara Airlines ke PT. Garuda Indonesian Airways. Dengan tindakan itu, sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.30/1078, Merpati diserahi tugas-tugas berikut :

1. Melayani Penerbangan Perintis.
2. Melayani Penerbangan Lintas Batas.
3. Melayani Penerbangan Transmigrasi.
4. Melayani Penerbangan Borongan Domestik.
5. Dan kegiatan lainnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Awalnya, Merpati memiliki armada jenis de Havilland Otter/DHC-3 empat unit dan Dakota DC-3 dua unit, yang merupakan pesawat hibah dari Angkatan Udara Republik Indonesia (TNI AU). Ketika itu diketahui, modal awal perusahaan berupa uang rupiah lama sejumlah Rp10 juta. Para pilot dan teknisi dipasok dari AURI, Garuda Indonesia (dulu Garuda Indonesia Airways), dan perusahaan penerbangan sipil lainnya.
Sebagai direktur utama, ditunjuk Komodor Udara Henk Sutoyo Adiputro (1962-1966), yang membawahi hanya 17 personel. Beberapa bulan kemudian, tahun 1963, penerbangan Merpati pun tak hanya di Kalimantan, tapi juga menerbangi rute Jakarta-Semarang, Jakarta-Tanjung Karang, dan Jakarta-Balikpapan.
Seiring pertumbuhannya, Merpati memandang perlu untuk memperkuat armadanya dengan tambahan tiga Dornier DO-28 dan enam Pilatus Porter PC-6. Namun, beberapa pesawat sebelumnya ada yang tidak lagi dapat dioperasikan sehingga armada efektif Merpati 15 pesawat. Jumlah karyawan Merpati pun bertambah, menjadi 583 orang.

4.2 Alasan Pt Merpati Nusantara Airlines mengadopsi IFRS
Globalisasi membawa kemajuan bagi semua sektor bisnis, termasuk bisnis dalam jasa penerbangan. Dengan adanya globalisasi, para maskapai penerbangan semakin mudah untuk memperluas jaringan bisnisnya. Dampak negatifnya adalah apabila manajemen perusahaan tidak pandai mengatur strategi bisnis maka peluang untuk tersingkir dari kancah bisnis global ini semakin besar. Laporan keuangan yang telah mengadopsi IFRS dapat dijadikan alat untuk “menjual” perusahaan karena value added yang dimiliki laporan tersebut. Merpati Nusantara Airlines tidak mau tersingkir dari persaingan, dibuat keputusan untuk mengadopsi.
IFRS pada laporan keuangan. Jadi hal tersebut bukan hanya sekedar untuk menaikkan prestige semata tapi juga demi keberlangsungan hidup perusahaan.
Indonesia harus mengadopsi IFRS untuk memudahkan perusahaan asing yang akan menjual saham di negara ini atau sebaliknya (Immanuela, 2009). Menurut Dalimante, globalisasi telah merubah cara pandang seseorang dalam membeli atau menjual barang. Hanya melalui internet, perdagangan internasional dapat saja terjadi. Begitu pula dalam bisnis ini, hanya melalui laporan keuangan yang mengaplikasikan standar internasional di dunia internasional.

4.3 “Nilai Lebih” dalam Laporan Keuangan
Menurut Almilia (2007) adopsi IFRS memberikan dampak yang positif kepada perusahaan, yaitu informasi keuangan dapat diperbandingkan dengan perusahaan lain di luar negara tersebut. Hal itulah yang dijadikan dasar oleh Merpati Nusantar Airlines sebagai alasan untuk mengadopsi IFRS, yaitu daya bandinglaporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Dalimante.

“Daya banding LK bagi pelaku usaha global sangat berperan penting
untuk menentukan apakah LK tersebut bermanfaat bagi pelaku usaha
itu sendiri dalam industrinya.”

“Penerapan tersebut agar LK Merpati Nusantar Airlines dapat dibandingkan dengan maskapai lainnya di dunia internasional dan digunakan oleh para stakeholder dari international.”
Ketika investor ini dihadapkan pada pilihan beberapa maskapai penerbangan internasional, tentu saja investor tersebut akan megalami kesulitan untuk menginterpretasikan laporan keuangan yang dia terima apabila standar yang dipakai oleh beberapa maskapai tersebut berbeda-beda. Dalam kondisi seperti ini, IFRS sangat diperlukan untuk menyeragamkan standar yang dipakai oleh semua maskapai penerbangan di seluruh dunia. Dengan mengadopsi IFRS dalam laporan
keuangan, maskapai-maskapai tersebut telah memberikan kemudahan kepada investor untuk menginterpretasikan laporan keuangan mereka karena laporan tersebut comparable dan telah memakai standar yang sama sehingga tidak terdapat biasa signifikan dalam menginterpretasikannya.

4.4 Item - item yang diadopsi langsung dari IFRS adalah transaksi dengan
Kriteria khusus dan unik serta merupakan extraordinary item. Selain menggunakan IFRS sebagai pedoman alternatif penyusunan laporan keuangan, GA juga menggunakan produk standar keuangan yang dikeluarkan oleh AICPA, Airlines AICPA Audit and Accounting Guidelines, sebagai salah satu referensi. Namun pada hakikatnya, IFRS merupakan sebuah pedoman penyusunan laporan keuangan yang cukup luas karena merupakan pengembangan standar yang berlaku secara global dimana semua rules akuntansi telah diatur dalam standar tersebut.

Adapun Guidelines yang dibuat AICPA tercantum dalam tabel berikut ini:
Tabel 4.1
Airlines AICPA Audit and Accounting Guidelines
Chapter - 1 The Airline Industry
•Background
•History of Regulation
•U.S. Government Regulation
o Department of Transportation
o Federal Aviation Administration
o Department of Homeland Security
o Transportation Security Administration
o Environmental Protection Agency
o Occupational Safety and Health Administration
o Other
•International Air Transportation
o The International Air Transport Association
o Open Skies or Route Authorities
•Air Transport Association of America
•Regional Airline Association
•Characteristics of the Industry
o Operating Environment
o Airline Classifications
o Fuel
o Taxes and Fees
o Insurance
o Maintenance
o Unionization
o Marketing Strategy
•Airline Investments
o Aircraft Fleet
o Airport Facilities
o Fuel Facilities
o Routes, Slots, and Gates
•Insurance
o Aviation Insurance
o Hull Insurance
o Terrorism Insurance

Chapter 2 - General Auditing Considerations
•Introduction
•Scope of This Chapter
•Planning and Other Auditing Considerations
o Audit Planning
o Establishing an Understanding With the Client
o Audit Risk
o Planning Materiality
•Use of Assertions in Obtaining Audit Evidence
•Understanding the Entity, Its Environment, and Its Internal Control
o Risk Assessment Procedures
o Discussion Among the Audit Team
o Understanding of the Entity and Its Environment
o Understanding of Internal Control
•Assessment of Risks of Material Misstatement and the Design of Further Audit Procedures
o Assessing the Risks of Material Misstatement
o Designing and Performing Further Audit Procedures
•Evaluating Misstatements
o Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit
o Discussion Among Engagement Personnel Regarding the Risks of Material
Misstatement Due to Fraud
o Fraud Risk Factors
o Considering the Results of the Analytical Procedures Performed in Planning the Audit
o Identifying Risks That May Result in a Material Misstatement Due to Fraud
o Assessing the Identified Risks After Taking Into Account an Evaluation of the Entity's
Programs and Controls That Address the Risks
o Responding to the Results of the Assessment
•Analytical Procedures
•Concluding the Audit
o Going Concern Considerations
o Considering Subsequent Events
o Obtaining Written Representations From Management
•Exhibits

Chapter 3 - Marketing, Selling, and Providing Transportation
•Introduction
•Process Description
o Airline Pricing
o Sources of Airline Revenue
o Industry Resolutions
o Ticketing
o Sales Reporting
o Sales Audit
o Payment Processing
o Passenger Travel
o Refunds, Exchanges, and Reissues
o Statistics
o Air Traffic Liability
•Revenue Accounting Issues
o General
o Revenue Recognition Methods
o Interline
o Air Traffic Liability Verification
o Unmatched Usage
o ATL Breakage
o Passenger Revenue Recognition Model
o Change and Other Transaction Fees
o Taxes and Fees
o Frequent Flyer Programs
o Capacity Purchase Agreements Gross Versus Net Presentation
•Inherent Risk Factors

Chapter 4 - Acquiring and Maintaining Property and Equipment
•Background
o Fleet Strategy
•Owned Property and Equipment
o Aircraft Modifications
o Manufacturer Incentives
o Liquidated Damages
o Advanced Delivery Deposits and Capitalized Interest
o Developmental and Preoperating Costs
o Used Aircraft
o Impairment of Long-Lived Assets
•Leased Property and Equipment
o Leasehold Improvements
o Return Conditions
o Maintenance Deposits
o Lease Termination
o Capacity Purchase Agreements
•Depreciation
o General
o Depreciation of Rotable Parts
o Estimated Useful Life and Salvage Value
o Amortization of Leasehold Improvements
•Aircraft Maintenance
o Expense Recognition
o Outsourcing Maintenance
o Spare Parts
•Inherent Risk Factors

Chapter 5 - Employee-Related Costs
•General
•Amendable Labor Contracts
o Background
o Accounting Guidance
•Pensions
o Background
o Critical Assumptions
o Termination of Pension Plans
•Other Postretirement Benefits
•Other Key Employee Benefits
o Workers' Compensation
o Severance Benefits
o Pilot Disability (Permanently or Medically Grounded)
o Voluntary Furloughs
•Flight Crew Payroll
•Inherent Risk Factors

Chapter 6 - Other Accounting Considerations
•Intangible Assets
o Domestic Assets
o International Route Authorities and Slots
o Inherent Risk Factors
•Bankruptcy Matters
o Statement of Operations
o Rejected Aircraft
o Balance Sheet
o Fresh Start Accounting and Reporting
o Inherent Risk Factors
•Guarantees and Indemnities
o Parent's Guarantee of Its Subsidiary's Third-Party Debt or Operating Lease Payments
o Guarantees Contained in Lease Agreements
o Guarantees of Indebtedness of Others
o Inherent Risk Factors
•Variable Interest Entities
o Capacity Purchase Agreements
o Aircraft Leases
o Enhanced Equipment Trust Certificates
o Airport Fuel Facilities
o Inherent Risk Factors
•Airport Financings
o Inherent Risk Factors
•Fuel Hedging
o Inherent Risk Factors
•Insurance
o Captive Insurance
o Insurer Insolvency
o Inherent Risk Factors

Chapter 7 - Financial Reporting and Disclosures
•Introduction
•Accounting Policies and Disclosures
o Passenger and Other Revenue Recognition
o Cargo Carriers Revenue Recognition
o Frequent Flyer Programs
o Credit Card Holdbacks
o Aircraft Acquisition Costs
o Spare Parts
o Maintenance and Repair Costs
o Leases
o Asset Impairment
o Restructuring and Special Charges
o Financing Arrangements
o Capacity Purchase Agreements
o Air Cargo Capacity Guarantees
o Segment Disclosures (SEC)*
o Pensions and Other Postretirement Benefits
o Risks and Uncertainties
o Sales Taxes
•Other SEC Disclosures (SEC)*
o Risk Factors
o Critical Accounting Policies, Judgments, and Estimates
o Off-Balance Sheet Arrangements
o Tabular Disclosure of Contractual Obligations

Chapter 8 - Air Cargo Operations
•Background
o General
o Aircraft Crew Maintenance and Insurance Contracts
o Customs Services
o Other Ancillary Services
•Accounting and Auditing Considerations
o Revenue Recognition and Measurement
o Cargo Claims Accruals
o Passenger-to-Freighter Aircraft Conversions

Chapter 9 - Regional Airlines
•Introduction
o History of Regional Airlines
o Effect of Collective Bargaining on Regional Airlines
o Revenue Sharing and the Evolution of Capacity Purchase Agreements
•Revenue
o Prorate Agreements
o Capacity Purchase Agreements
•Accounting Issues
o Regional Carriers' Revenue Recognition—Capacity Purchase Agreements
o Presentation of Revenue and Expenses Under Capacity Purchase Agreements—Gross
Versus Net
o Other Contract Provisions
•Inherent Risk Factors

Chapter 10 - Special Reports and Example Reporting
•Passenger Facility Charges
o Reporting on PFC Schedules
o Reporting on Internal Control Over Administering PFCs
•Immigration and Naturalization Services
•TSA Security Fee
•DOT Reporting
o DOT Form 41

Appendix A - Status of Incremental GAAP
Glossary



5.1 Kesimpulan
Berbasarkan data, perhitungan dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Merpati Nusantara Airlines membuktikan prestasinya dalam memberikan dampak positif kepada perkembangan nasional. Berkat prestasi itu, pemerintah menaruh kepercayaan kepada Merpati, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.70 tahun 1971, status Merpati dialihkan dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Persero, yakni PT. Merpati Nusantara Airlines, sehingga memberi kesempatan yang lebih baik kepada Merpati untuk menerapkan program-programnya.
2. Manajemen perusahaan harus pandai mengatur strategi bisnis maka peluang untuk tersingkir dari kancah bisnis global ini semakin kecil. Laporan keuangan yang telah mengadopsi IFRS dapat dijadikan alat untuk “menjual” perusahaan karena value added yang dimiliki laporan tersebut. Oleh karena itu perusahaan Merpati Nusantara Airlines mengadopsi IFRS sehingga dapat digunakan untuk menjual jasa perusahaan tersebut karena adanya value added yang dimiliki oleh IFRS dan memiliki daya banding laporan keuangan.
3. Pada investor yang ingin menanamkan sahamnya di suatu perusahaan penerbangan mereka tidak akan terganggu untuk menginterpretasikan laporan keuangan yang mereka terima karena standar yang dipakai oleh beberapa maskapai tersebut sudah disamakan oleh standar yang dipakai oleh semua maskapai penerbangan di seluruh dunia yaitu laporan sudah mengadopsi IFRS, sehingga laporan tersebut comparable.